Malaysia & Indonesia Protes Resolusi UE untuk Batasi Ekspor Kelapa Sawit

Indonesia dan Malaysia, dua produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia mengatakan, Rabu (22/11), jutaan petani rakyat yang mengelola perkebunan kelapa sawit skala kecil akan menderita, bila Parlemen Eropa bersikukuh menjalankan langkah “tidak adil” untuk membatasi penggunaan minyak kelapa sawit.
Parlemen Eropa pada April, mendukung seruan untuk melakukan penyelidikan lebih besar terhadap penggunaan kelapa sawit dan minyak sayuran lainnya untuk biofuel. Langkah ini diambil untuk mencegah agar target Uni Eropa untuk menggunakan transportasi dengan bahan bakar energi terbarukan setelah 2020, tidak akan menyebabkan pembabatan hutan atau deforestasi.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan resolusi Parlemen Eropa sengaja menyasar kelapa sawit, walaupun produksi minyak sayur lainnya juga menyumbang pada laju deforestasi.
Menurut kedua pemimpin, membatasi akses pasar minyak kelapa sawit juga tidak membantu target PBB untuk mengentaskan kemiskinan dan menaikkan pendapatan.
“Setiap kebijakan diskriminatif dari Resolusi itu, tidak saja dianggap sebagai praktik tidak adil untuk perdagangan, tetapi juga akan mempengaruhi penghidupan jutaan petani rakyat di Indonesia dan Malaysia,” kata kedua pemimpin dalam pernyataan bersama.
Ini pertama kalinya kedua negara menimbang isu itu. Najib dan Jokowi bertemu di Kuching untuk Pertemuan Tahunan Malaysia dan Indonesia ke-12.
Minyak kelapa sawit adalah bahan dasar pembuatan hampir semua kebutuhan sehari-hari mulai dari minyak goreng hingga sabun dan kosmetik. Minyak sawit juga menjadi bahan campuran bahan bakar diesel.
Resolusi Parlemen Eropa juga meminta skema tunggal Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (CSPO) untuk ekspor kelapa sawit dan minyak sayur lainnya ke Eropa, untuk memastikan bahwa komoditas ini diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan.
Para legislator Uni Eropa mengatakan langkah ini adalah upaya untuk diskusi yang lebih luas, setelah kelompok pecinta lingkungan, seperti Greenpeace memperingatkan dampak merusak pada mitigasi iklim dan keanekaragaman hayati.
Walaupun laporan tersebut tidak mengikat, legislator Uni Eropa sekarang sedang menkaji dan mengusulkan amandemen pada rancangan target biofuel EU, yang kemudian akan disampaikan kepada Komisi Eropa dan negara anggota.